Persib Bandung menolak bonus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) usai menjadi Juara Liga 1 2024/2025. Saat konvoi juara pada 25 Mei 2025 di Gedung Sate, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjanjikan bantuan dua miliar rupiah, dengan rinian 1 miliar dari uang pribadi dan 1 miliar iuran ASN Pemprov Jabar yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar).
Bonus dari Dedi Mulyadi diserahkan saat itu juga yang diserahkan secara simbolis kepada pemain Persib, Adam Alis. Sisa 1 miliar akan dikumpulkan dari para pejabat Pemprov Jabar yang dikoordinir oleh Sekda. Bonus 1 miliar dari pejabat Pemprov Jabar inilah yang ditolak Persib.
Menurut Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, keputusan penolakan bonus dari para pejabat Pemprov Jabar itu diambil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan bobotoh.
“Saya perlu meluruskan supaya Bobotoh tidak salah paham. Mereka ‘kan dengar ada janji bonus Rp1 miliar. Sekda juga sudah menyebutkan bahwa sudah ada uang kadeudeuh dari ASN yang terkumpul sekitar Rp356 juta,” ujar Umuh.
Umuh menjelaskan, informasi mengenai bonus yang dijanjikan itu telah terlanjur beredar luas, sehingga dikhawatirkan menimbulkan anggapan keliru bahwa Persib telah menerima dana tersebut secara utuh.
“Jangan sampai timbul prasangka bahwa Persib sudah menerima dana Rp1 miliar. Itu tidak benar. Saya sudah minta staf di Persib untuk menolak, karena harus jelas dulu asal-usul dan mekanisme dana itu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti cara penyampaian informasi oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurutnya, pernyataan yang terlalu terbuka di ruang publik justru menimbulkan salah tafsir.
“Sekda menyampaikan seolah-olah dana sudah diberikan, padahal tidak. Karena memang kami tolak. Banyak yang mengira itu untuk pemain, padahal tidak demikian,” lanjut Umuh.
Terkait dengan janji bonus dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Umuh menyatakan tidak mengetahui secara rinci.
“Kalau dari gubernur, itu langsung dari beliau. Tapi saya tidak tahu menahu karena saya juga tidak menerima secara langsung. Katanya langsung ke kantor,” katanya.
Menurut Umuh, janji pemberian bonus sebaiknya tidak diumumkan ke publik sebelum ada kejelasan sumber dan mekanismenya.
“Kalau niat membantu, sebaiknya disesuaikan kemampuan dan diumumkan setelah jelas. Uang Rp1 miliar itu bukan hal sulit, tapi yang jadi persoalan karena terlalu cepat dijanjikan. Lebih baik dikatakan ‘akan dikumpulkan sesuai kemampuan’, itu lebih aman,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun dana tersebut nantinya berhasil dikumpulkan, pihaknya tetap tidak akan menerimanya jika tidak ada rincian yang jelas.
“Kalau nantinya dikembalikan dan jumlahnya tetap Rp1 miliar, tetap kami tolak kalau tidak jelas. Harus ada penjabaran siapa yang memberi, dari dinas mana saja, dan berapa jumlahnya. Jika tidak jelas, bisa jadi masalah. Kami tidak mau Persib terseret jika ada persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Umuh juga menambahkan bahwa keputusan tersebut telah disepakati bersama manajemen Persib.
“Saya menyampaikan ini juga bukan keputusan pribadi. Ini sudah melalui pembahasan dengan pimpinan Persib,” pungkasnya. (Antara)
